Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan penyebaran alias informasi bohong terkait gejolak di dan banyak dilakukan melalui .
Rudiantara mengatakan pihaknya menemukan sekitar 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat situs yang terdeteksi menyebarkan hoaks per 1 September 2019."Sekarang sampai tanggal satu (September) kemarin jumlah URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks sudah 500 ribu lebih, yang paling banyak itu (menggunakan) Twitter," kata Rudiantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).Rudiantara menyatakan pihaknya sudah menutup sekitar 500 ribu URL yang digunakan untuk menyebarkan informasi bohong. Ia memastikan sampai saat ini pihaknya terus memantau aktivitas media sosial yang terkait dengan Papua."Jadi semua sampai 500 ribu lebih kita kumpulkan, kita minta untuk di takedown. Karena jelas bertentangan kan," ujarnya.Saat disinggung alasan Kemenkominfo memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat, Rudiantara tak menjawab lugas.Kemenkominfo sebenarnya memiliki kemampuan menutup URL penyebar hoaks sehingga tak perlu menutup akses internet secara keseluruhan.Rudiantara justru menyebut wilayah di Papua dan Papua Barat yang dinilai sudah aman akan dibuka kembali akses internetnya. Ia berharap akses internet di sebagian besar kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat akan pulih secara bertahap mulai Rabu (4/9)."Saya sudah dapatkan datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kami bisa lakukan," tuturnya.
